No UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Tahun File

1.

UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

2009 ( PDF )
 
No PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Tahun File
1. PP NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN 2014 ( PDF )
2. PP NO. 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2013 ( PDF )

3.

PP NO. 80 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

2012 ( PDF )

4.

PP NO. 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN.

2012 ( PDF )

5.

PP NO. 37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

2011 ( PDF )

6.

PP NO. 32 TAHUN 2011 TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS.

2011 ( PDF )
7. PP NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG ANGKUTAN MULTI MODA 2011 ( PDF )
 
No INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tahun File

1.

INPRES NO.4 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM DEKADE AKSI KESELAMATAN JALAN.

2012 (PDF)
2. INPRES NO. 3 TAHUN 2004 TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU 2004 (PDF)
 
No PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Tahun File
1 PM.NO. 96 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 2015 ( PDF )
2 PM. NO. 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS 2015 ( PDF )
3 PM. NO. 40 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN 2015 ( PDF )
4 PM. NO. 29 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM  DALAM TRAYEK 2015 ( PDF )
5 PM. NO. 28 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK 2015 ( PDF )
6. PM. NO. 27 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN. 2015 ( PDF )
7 PM. NO. 26 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2015 ( PDF )
8 PM. NO 49 TAHUN 2014 TENTANG ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS 2014 ( PDF )
9 PM. NO. 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK 2014 ( PDF )
10 PM. NO 34 TAHUN 2014 TENTANG MARKA JALAN 2014 ( PDF )
11 PM. NO 13 TAHUN 2014 TENTANG RAMBU LALU LINTAS 2014 ( PDF )
12 PM. NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN 2014 ( PDF )
13 PM. NO. 98 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK 2013 ( PDF )
14 PM. NO. 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 2013 ( PDF )
15 PM. NO. 39 TAHUN 2012 TENTANG PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS JENIS COMPRSSED NATURAL GAS PADA KENDARAAN BERMOTOR 2012 ( PDF )

16

PM NO.10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN.

2012 ( PDF )
17 PM. NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN MULTIMODA 2012 ( PDF )
 
No KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Tahun File
1 KM NO.87TAHUN 2004TENTANG PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGADAAN, PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHAOUSAN PERLINTASAN SEBIDANG ANTARA JALUR KERETA API DENGAN JALAN 2004 ( PDF )
2

KM NO.35 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM.

2003 ( PDF )
3

KM NO.37 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SABUK KESELAMATAN.

2002 ( PDF )
 
No SURAT EDARAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA Tahun File
1 SE 22 TAHUN 2015 Penempatan Marka Kotak Kuning 2015 LINK
2 SE 17 TAHUN 2015 Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor 2015 LINK
3 SE NO. 13 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN UMUM KELAS EKONOMI 2015 ( PDF )
4 SE NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A 2015 ( PDF )
5 SE NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN 2015 ( PDF )
6 SE NO. 29 TAHUN 2014 TENTANG LARANGAN MEROKOK DI DALAM SARANA ANGKUTAN UMUM 2014 ( PDF )
7 SE 7 Tahun 2000 Rincian Kewenangan Kabupaten/Kota Di Sektor Perhubungan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 2000 LINK